Jakarta, 8 September 2026 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai erupsi Gunung Anak Krakatau dan penyebaran abu vulkaniknya sejauh ini belum memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Pemerintah memperkirakan gangguan ekonomi yang muncul masih relatif terbatas karena dampak erupsi berlangsung dalam hitungan hari dan ketebalan abu di sejumlah wilayah dinilai tidak terlalu besar. Berdasarkan pengamatan awal, dampaknya juga diperkirakan tidak sebesar bencana yang sebelumnya melanda Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, maupun Nusa Tenggara Timur (NTT). Meski demikian, pemerintah belum menutup kemungkinan kondisi dapat berubah apabila aktivitas vulkanik berlangsung lebih lama. Perkembangan di lapangan karena itu tetap dipantau untuk melihat pengaruhnya terhadap kegiatan masyarakat, perdagangan, transportasi, dan logistik.

Purbaya mengatakan pemerintah sejauh ini belum melakukan perhitungan khusus mengenai potensi penurunan produk domestik bruto akibat erupsi Anak Krakatau. Menurutnya, gangguan yang hanya berlangsung beberapa hari seharusnya belum cukup untuk memberikan tekanan besar terhadap aktivitas ekonomi nasional. Pemerintah masih melihat bagaimana perkembangan aktivitas gunung serta sebaran abu vulkanik dalam beberapa hari berikutnya. Apabila kondisi cepat kembali normal, aktivitas ekonomi yang sempat terganggu diperkirakan dapat segera pulih. Penilaian tersebut masih bersifat awal dan dapat berubah mengikuti perkembangan bencana.

Erupsi Anak Krakatau memang sempat menimbulkan gangguan pada sejumlah sektor, terutama transportasi udara. Sebaran abu vulkanik membuat operasional sejumlah bandara terdampak sehingga penerbangan harus dibatalkan, ditunda, maupun dialihkan untuk menjaga keselamatan. Gangguan tersebut kemudian berdampak terhadap mobilitas penumpang dan distribusi barang yang menggunakan jalur udara. Selain penerbangan, kegiatan masyarakat di sejumlah wilayah Banten dan Lampung juga terdampak oleh sebaran abu. Namun, sebagian besar fasilitas transportasi mulai kembali beroperasi secara bertahap setelah kondisi dinilai memungkinkan.

Purbaya membandingkan kondisi tersebut dengan bencana yang sebelumnya terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan NTT. Bencana yang menyebabkan kerusakan luas terhadap permukiman, infrastruktur, lahan produksi, dan jaringan transportasi biasanya membutuhkan waktu pemulihan jauh lebih panjang. Kerusakan fisik dalam skala besar juga dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Sebaliknya, gangguan akibat erupsi Anak Krakatau sejauh ini dinilai lebih banyak terjadi dalam rentang waktu yang relatif pendek. Atas dasar tersebut, pemerintah memperkirakan tekanan terhadap perekonomian nasional masih dapat dikendalikan.

Meski dampak makroekonomi dinilai terbatas, pemerintah tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat di daerah yang terkena dampak langsung. Gangguan transportasi dapat memengaruhi sektor pariwisata, perdagangan, jasa perjalanan, pengiriman barang, hingga usaha mikro dan kecil di sekitar wilayah terdampak. Nelayan dan masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada aktivitas di sekitar Selat Sunda juga dapat mengalami penurunan kegiatan selama pembatasan diberlakukan. Dampak pada tingkat lokal tersebut tidak selalu langsung terlihat dalam indikator ekonomi nasional. Karena itu, pemantauan tetap diperlukan untuk mengetahui kebutuhan penanganan di masing-masing wilayah.

Pemerintah juga belum berencana menyiapkan paket stimulus ekonomi khusus sebagai respons terhadap erupsi Anak Krakatau. Purbaya menilai keputusan mengenai stimulus perlu disesuaikan dengan skala dampak ekonomi yang benar-benar terjadi di lapangan. Selama aktivitas ekonomi dapat kembali berjalan dalam waktu relatif cepat, intervensi fiskal tambahan dalam bentuk stimulus khusus dinilai belum diperlukan. Pemerintah akan lebih dahulu menggunakan mekanisme penanganan bencana yang sudah tersedia. Kebijakan dapat dievaluasi kembali apabila gangguan berlangsung lebih panjang atau menimbulkan kerugian ekonomi yang lebih luas.

Dari sisi anggaran penanganan bencana, Purbaya memastikan pemerintah memiliki ruang fiskal untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memiliki anggaran yang dapat digunakan untuk menjalankan berbagai kebutuhan tanggap darurat. Apabila dana tersebut tidak mencukupi, Kementerian Keuangan siap menyediakan tambahan anggaran berdasarkan kebutuhan yang diajukan. Purbaya menegaskan pemerintah akan berusaha memenuhi kebutuhan pendanaan penanggulangan bencana secara maksimal. Ketersediaan anggaran diharapkan membuat penanganan di lapangan tidak terhambat persoalan pembiayaan.

Namun, Purbaya juga mengingatkan setiap permintaan tambahan anggaran harus memiliki perhitungan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah tidak ingin kondisi bencana menjadi alasan untuk mengajukan kebutuhan yang tidak sesuai dengan situasi sebenarnya. Perhitungan mengenai logistik, bantuan masyarakat, pembersihan fasilitas publik, maupun kebutuhan pemulihan harus didasarkan pada data lapangan. Selama perhitungannya jelas dan kebutuhan tersebut benar-benar diperlukan, Kementerian Keuangan menyatakan siap menyediakan dana. Prinsip tersebut diterapkan untuk menjaga kecepatan penanganan sekaligus akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Purbaya juga berharap rentetan bencana yang terjadi di sejumlah daerah tidak memberikan tekanan besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III dan IV 2026. Pemerintah memperkirakan memang akan terdapat gangguan pada beberapa kegiatan ekonomi, tetapi skalanya belum dipandang cukup besar untuk memperlambat perekonomian secara signifikan. Target pertumbuhan ekonomi pemerintah sejauh ini masih dipertahankan. Bahkan, pemerintah berupaya mendorong aktivitas ekonomi pada paruh kedua tahun ini agar momentum pertumbuhan tetap terjaga. Perkembangan bencana akan menjadi salah satu faktor yang terus diperhitungkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Di sisi lain, status Gunung Anak Krakatau masih membutuhkan kewaspadaan karena aktivitas vulkaniknya belum sepenuhnya mereda. Gunung tersebut masih berada pada Level III atau Siaga dan potensi terjadinya letusan masih dinilai tinggi. Aktivitas erupsi kembali tercatat pada Selasa, 8 September 2026, setelah sebelumnya episode erupsi menerus berakhir pada 6 September. Kondisi tersebut membuat pemerintah belum dapat menganggap seluruh risiko telah selesai meskipun aktivitas transportasi dan ekonomi mulai dipulihkan. Masyarakat di sekitar kawasan tetap diminta mengikuti rekomendasi keselamatan dan tidak memasuki zona bahaya yang telah ditetapkan.

Pemerintah pada akhirnya masih memilih pendekatan pemantauan sebelum menentukan apakah diperlukan kebijakan ekonomi tambahan akibat erupsi Anak Krakatau. Penilaian awal Purbaya menunjukkan dampak terhadap perekonomian nasional belum sebesar bencana yang sebelumnya terjadi di Sumatera dan NTT, terutama karena durasi gangguan sejauh ini relatif singkat. Meski demikian, perkembangan aktivitas vulkanik, transportasi, logistik, perdagangan, dan kegiatan masyarakat tetap menjadi perhatian karena situasi dapat berubah. Pemerintah memastikan anggaran penanggulangan bencana tersedia apabila BNPB membutuhkan tambahan pendanaan dengan perhitungan yang jelas. Prioritas saat ini tetap diarahkan pada keselamatan masyarakat, kelancaran penanganan bencana, serta menjaga agar aktivitas ekonomi dapat kembali berjalan normal secepat mungkin.