Jakarta, 6 Mei 2026 – Menteri Sosial berencana menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas proses pengadaan dalam program Sekolah Rakyat yang tengah dijalankan pemerintah.

Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya memastikan seluruh proses pengadaan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Mensos menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program penting pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga pelaksanaannya harus mendapat pengawasan yang ketat.

Pertemuan dengan KPK direncanakan untuk meminta pendampingan serta masukan terkait tata kelola pengadaan barang dan jasa agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Selain itu, pemerintah ingin memastikan penggunaan anggaran dalam program tersebut benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Program Sekolah Rakyat sendiri mencakup pembangunan fasilitas pendidikan dan penyediaan berbagai kebutuhan pendukung pembelajaran di sejumlah daerah.

Langkah koordinasi dengan KPK mendapat perhatian positif karena dinilai menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi dan mencegah potensi penyimpangan anggaran.

Hingga kini, program Sekolah Rakyat terus dipersiapkan di berbagai wilayah dengan target meningkatkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.