Jakarta, 6 November 2026 – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi dan pembenahan internal untuk menjaga soliditas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut muncul di tengah perhatian publik terhadap potensi keberadaan pihak yang dianggap dapat mengganggu jalannya pemerintahan dari dalam. Prasetyo menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap berbagai kemungkinan yang dapat memengaruhi stabilitas dan efektivitas kerja pemerintah. Ia memastikan proses pembenahan akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga integritas penyelenggaraan negara.

Istilah musuh dalam selimut menjadi perhatian karena menggambarkan kemungkinan adanya pihak yang secara formal berada dalam lingkungan pemerintahan, tetapi memiliki tindakan atau kepentingan yang bertentangan dengan tanggung jawabnya. Meski demikian, istilah tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya individu tertentu yang terbukti melakukan pelanggaran. Pemerintah perlu membedakan antara potensi ancaman, perbedaan pandangan, dan tindakan yang benar-benar melanggar aturan. Penilaian terhadap persoalan internal harus didasarkan pada informasi serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pernyataan Prasetyo disampaikan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026). Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya pihak yang tidak terdeteksi di lingkungan terdekat Presiden, ia menegaskan bahwa kewaspadaan harus dilakukan secara terus-menerus. Prasetyo juga menyatakan bahwa pembenahan internal tidak boleh berhenti hanya karena suatu persoalan telah mendapat perhatian publik. Meski demikian, ia tidak menyebutkan nama ataupun jabatan tertentu yang dicurigai sebagai pihak yang berpotensi mengganggu pemerintahan.

Pernyataan tersebut berkaitan dengan terungkapnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Kasus ini menjadi perhatian setelah muncul informasi mengenai keterlibatan sejumlah perwira tinggi kepolisian, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan sistem penyadapan memunculkan pertanyaan mengenai keamanan komunikasi pejabat negara. Pemerintah menilai persoalan tersebut harus ditangani secara serius karena menyangkut perlindungan informasi dan kepercayaan terhadap institusi negara.

Prasetyo meminta tim khusus yang menangani dugaan penyadapan menjalankan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia menekankan bahwa proses penyelidikan harus berlangsung transparan dan tidak boleh menyembunyikan fakta yang ditemukan. Pemerintah juga mengharapkan aparat penegak hukum bekerja secara profesional tanpa dipengaruhi kepentingan pihak tertentu. Menurutnya, keterbukaan diperlukan agar masyarakat memperoleh kejelasan mengenai perkembangan perkara. Penanganan yang sesuai prosedur menjadi bagian penting dalam menjaga kredibilitas proses hukum.

Di tengah munculnya berbagai spekulasi, Prasetyo juga menanggapi pertanyaan mengenai dugaan keterlibatan pimpinan partai politik dalam perkara tersebut. Ia mengaku belum mendapatkan informasi mengenai kemungkinan keterlibatan ketua umum partai politik. Karena itu, pemerintah belum memberikan kesimpulan mengenai pihak lain di luar mereka yang telah disebut dalam proses penyelidikan. Prasetyo turut mengingatkan jajaran pemerintahan agar tetap fokus menjalankan pekerjaan masing-masing. Aktivitas pemerintahan diharapkan tidak terganggu oleh berbagai isu yang masih membutuhkan pembuktian.

Sementara itu, kepolisian telah membentuk tim khusus untuk mendalami dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Tim tersebut dipimpin Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Asep Safrudin atas arahan pimpinan kepolisian. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri informasi yang berkembang sekaligus memastikan ada tidaknya pelanggaran hukum. Aparat juga diharapkan dapat mengungkap mekanisme penyadapan serta pihak yang bertanggung jawab berdasarkan alat bukti. Proses tersebut menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap perkara yang mendapat perhatian luas.

Pemerintah menegaskan bahwa peningkatan kewaspadaan dan pembenahan internal akan terus dilakukan tanpa mengabaikan agenda kerja nasional. Istana tetap berupaya menjaga stabilitas pemerintahan serta memastikan seluruh jajaran menjalankan tugas sesuai kewenangannya. Dugaan penyadapan terhadap kepala negara menjadi pengingat mengenai pentingnya pengamanan komunikasi dan pengawasan terhadap penggunaan teknologi intelijen. Di sisi lain, setiap tuduhan keterlibatan individu tetap harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Pemerintah berharap penyelidikan berlangsung terbuka sehingga fakta perkara dapat terungkap dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara tetap terjaga.