Jakarta, 11 November 2026 – Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari delapan fraksi resmi mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut diterima pimpinan DPR dalam rapat bersama perwakilan legislator di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dengan didampingi Cucun Ahmad Syamsurijal. Pengajuan HMP berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran yang kembali menjadi perhatian dalam dinamika politik nasional. Para pengusul menilai persoalan tersebut perlu dibahas melalui mekanisme konstitusional yang tersedia di DPR. Meski telah memperoleh dukungan lebih dari seratus legislator, pengajuan HMP belum berarti keputusan pemakzulan telah ditetapkan.

Saan Mustopa menjelaskan bahwa jumlah 120 anggota DPR diperoleh berdasarkan rekapitulasi dokumen yang telah ditandatangani para pengusul. Dukungan tersebut berasal dari seluruh delapan fraksi partai politik yang memiliki kursi di DPR RI. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menjadi penyumbang dukungan terbanyak dengan 28 anggota, disusul Partai NasDem sebanyak 19 anggota. Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrat masing-masing menyumbangkan 18 anggota, sementara PDI Perjuangan mengajukan 14 anggota. Partai Golkar dan Partai Gerindra masing-masing memiliki 11 anggota yang menandatangani usulan tersebut. Adapun Partai Amanat Nasional menjadi fraksi dengan jumlah pengusul paling sedikit, yakni satu anggota. Seluruh dukungan itu telah melampaui persyaratan awal pengajuan HMP yang membutuhkan sedikitnya 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi.

Sejumlah nama yang tercantum dalam kelompok pengusul berasal dari berbagai komisi dan latar belakang politik. Dari Fraksi PKS, beberapa legislator yang tercatat antara lain Mardani Ali Sera, Muhammad Kholid, Nasir Djamil, Sukamta, Kurniasih Mufidayati, Netty Prasetiyani, Ledia Hanifa, Gamal Albinsaid, dan Johan Rosihan. Fraksi tersebut mengajukan 28 nama dengan alasan perlunya pembahasan mengenai dugaan tidak terpenuhinya persyaratan jabatan wakil presiden. Sementara itu, dari Fraksi PAN, satu-satunya anggota yang mengajukan HMP adalah Sarifuddin Sudding. Dari Fraksi Gerindra, sejumlah nama yang tercatat antara lain Azis Subekti, Longki Djanggola, Rahmawati, Darori Wonodipuro, dan La Tinro La Tunrung. Keikutsertaan legislator dari berbagai fraksi menunjukkan bahwa usulan tersebut telah memperoleh dukungan lintas partai, meskipun setiap fraksi memiliki pertimbangan yang tidak sepenuhnya sama.

Perwakilan Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyampaikan bahwa pengajuan HMP didasarkan pada ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut pihak pengusul, terdapat persoalan mengenai persyaratan jabatan Gibran yang perlu diperiksa melalui mekanisme kelembagaan DPR. Mereka juga mengaitkan pembahasan tersebut dengan prinsip etika penyelenggaraan negara serta kewajiban pejabat publik memenuhi ketentuan konstitusi. Sementara itu, Sarifuddin Sudding dari PAN menyoroti putusan lembaga peradilan yang berkaitan dengan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran. Ia berpendapat bahwa pelaksanaan putusan pengadilan perlu memperoleh perhatian melalui jalur hukum yang tersedia. Namun, seluruh dalil tersebut masih merupakan argumentasi para pengusul dan belum menjadi kesimpulan hukum mengenai kedudukan Gibran sebagai wakil presiden. Penilaian terhadap materi usulan tetap harus dilakukan melalui tahapan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945. Hak tersebut memungkinkan DPR menyampaikan pendapat mengenai kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, maupun dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam konteks pemberhentian presiden atau wakil presiden, mekanismenya tidak berhenti pada pengajuan usulan oleh sejumlah anggota DPR. Terdapat proses pembahasan, pengambilan keputusan, serta pemeriksaan konstitusional yang harus dilalui sebelum suatu usulan dapat menghasilkan keputusan lebih lanjut. Mahkamah Konstitusi memiliki peran dalam memeriksa dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan. Apabila proses berlanjut sesuai ketentuan konstitusi, MPR memiliki kewenangan pada tahap akhir untuk mengambil keputusan mengenai pemberhentian. Dengan demikian, pengajuan HMP merupakan langkah awal dalam prosedur yang memiliki persyaratan hukum dan politik tersendiri.

Pimpinan DPR menyatakan bahwa dokumen usulan yang telah diterima akan ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan. Saan Mustopa menjelaskan bahwa pembahasan berikutnya mencakup rapat pimpinan dan Badan Musyawarah sebelum memasuki tahapan sesuai tata tertib DPR. Usulan tersebut dijadwalkan menjadi salah satu agenda Rapat Paripurna DPR pada Kamis, 12 November 2026. Forum paripurna akan menjadi kesempatan bagi lembaga legislatif untuk menentukan tindak lanjut terhadap usulan yang telah disampaikan para anggota. Meski dukungan awal telah memenuhi syarat pengajuan, proses berikutnya tetap membutuhkan keputusan sesuai ketentuan yang berlaku. Dinamika tersebut menjadi perhatian karena melibatkan kedudukan wakil presiden sebagai salah satu pemegang kekuasaan pemerintahan menurut konstitusi. Seluruh tahapan diharapkan berlangsung secara transparan agar masyarakat dapat memahami perbedaan antara pengajuan hak DPR dan keputusan akhir mengenai pemberhentian pejabat negara.

Pengajuan HMP oleh 120 legislator dari delapan fraksi menjadi perkembangan penting dalam pembahasan polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jumlah dukungan yang melampaui ambang batas awal menunjukkan bahwa usulan tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diproses lebih lanjut secara kelembagaan. Namun, belum terdapat keputusan DPR yang secara otomatis memberhentikan Gibran dari jabatannya melalui pengajuan tersebut. Proses konstitusional masih membutuhkan pembahasan, pengujian argumentasi, dan pengambilan keputusan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Pemerintah dan DPR diharapkan tetap menjaga keberlangsungan penyelenggaraan negara selama pembahasan berlangsung. Masyarakat juga perlu memperhatikan perkembangan resmi agar tidak menyamakan tuduhan atau pendapat politik dengan putusan hukum yang telah berkekuatan tetap. Rapat Paripurna DPR pada 12 November 2026 akan menjadi tahapan berikutnya yang menentukan arah pembahasan usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut.