Jakarta, 10 November 2026 – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pimpinan parlemen akan menindaklanjuti usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berkaitan dengan desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan tersebut menjadi perhatian di tengah meningkatnya pembahasan mengenai kedudukan Gibran dan polemik dokumen pendidikannya. Usulan HMP disebut telah disampaikan oleh sejumlah anggota DPR sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Puan menegaskan bahwa setiap aspirasi yang masuk perlu diproses sesuai tata tertib dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Meski demikian, tindak lanjut administratif terhadap usulan tersebut tidak berarti DPR telah menyetujui pemakzulan atau mengambil keputusan mengenai pemberhentian wakil presiden.

Usulan penggunaan HMP muncul setelah sejumlah anggota legislatif menyampaikan pandangan mengenai perlunya pembahasan lebih lanjut terhadap persoalan yang berkaitan dengan Gibran. Salah satu anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yanuar Arif Wibowo, sebelumnya menyatakan telah memberikan tanda tangan dukungan terhadap usulan tersebut. Ia mengaku menerima aspirasi masyarakat yang meminta DPR mengambil langkah konstitusional untuk menelaah persoalan yang menjadi perdebatan publik. Desakan serupa juga disampaikan kelompok masyarakat melalui aksi demonstrasi di sekitar kompleks parlemen. Namun, dukungan beberapa anggota maupun tuntutan demonstran belum dapat dianggap sebagai keputusan resmi seluruh fraksi atau lembaga DPR.

Puan menyampaikan penjelasan tersebut seusai memimpin rapat paripurna pembukaan masa persidangan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (10/11/2026). Ia membenarkan bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan HMP yang berkaitan dengan Gibran. Menurut Puan, langkah berikutnya adalah memeriksa pihak-pihak yang mengajukan, substansi usulan, serta mekanisme yang dapat digunakan sesuai aturan. Ia juga menekankan pentingnya menghormati konstitusi dalam setiap proses pengambilan keputusan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pimpinan DPR belum menentukan keputusan akhir mengenai usulan yang sedang berkembang di kalangan anggota parlemen.

Dalam proses selanjutnya, pimpinan DPR berencana menghimpun pandangan dari berbagai fraksi dan komisi sebelum menetapkan langkah kelembagaan. Puan menjelaskan bahwa sejumlah masukan telah diterima anggota DPR ketika menjalankan kegiatan reses di daerah pemilihan masing-masing. Aspirasi tersebut akan menjadi bagian dari bahan pembahasan bersama pimpinan dan anggota parlemen. Ia juga meminta seluruh pihak bersabar serta tidak membuat kesimpulan sebelum proses resmi dilaksanakan. Menurutnya, DPR perlu memastikan setiap tahapan berjalan tertib agar pembahasan persoalan tersebut tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang dapat digunakan untuk menyampaikan sikap resmi terhadap kebijakan pemerintah maupun peristiwa tertentu. Penggunaan hak tersebut memiliki persyaratan pengajuan dan persetujuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pemakzulan wakil presiden, mekanisme yang berlaku jauh lebih kompleks karena melibatkan ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. DPR harus memiliki dasar konstitusional yang dapat diuji melalui Mahkamah Konstitusi sebelum proses pemberhentian dapat dilanjutkan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu, pengajuan HMP tidak dapat langsung disamakan dengan keputusan memberhentikan Gibran dari jabatannya.

Polemik yang melatarbelakangi usulan tersebut berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Sejumlah anggota DPR menilai persoalan itu perlu dibahas melalui mekanisme pengawasan parlemen untuk memperoleh kejelasan mengenai akibat hukumnya. Di sisi lain, terdapat pandangan bahwa putusan mengenai dokumen administrasi pendidikan tidak serta-merta membatalkan kedudukan seseorang yang telah dilantik sebagai wakil presiden. Perbedaan penafsiran tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya pemeriksaan hukum secara menyeluruh. DPR perlu membedakan antara persoalan administratif, tanggung jawab hukum, dan persyaratan konstitusional apabila hendak membahas usulan pemberhentian pejabat negara.

Perkembangan usulan HMP juga mendapat perhatian karena sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi disebut telah memberikan tanda tangan dukungan. Politikus PKS Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa dukungan terhadap penggunaan hak tersebut terus berkembang di lingkungan parlemen. Namun, jumlah pengusul dan tingkat dukungan resmi masing-masing fraksi masih memerlukan kepastian melalui mekanisme DPR. Pimpinan parlemen belum mengumumkan jadwal khusus untuk mengambil keputusan mengenai kelanjutan usulan tersebut. Situasi ini membuat pembahasan masih berada pada tahap penghimpunan masukan dan penentuan prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Pernyataan Puan Maharani menjadi perkembangan penting dalam dinamika politik mengenai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPR memastikan laporan yang diterima tidak akan diabaikan, tetapi seluruh tindak lanjut harus melalui proses yang sah dan sesuai konstitusi. Langkah berikutnya akan bergantung pada hasil pembahasan pimpinan DPR bersama fraksi serta pemenuhan persyaratan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. Masyarakat diharapkan dapat membedakan antara aspirasi politik, proses pengajuan hak parlemen, dan keputusan hukum yang memiliki akibat konstitusional. Hingga terdapat keputusan resmi melalui mekanisme yang berlaku, Gibran tetap menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.