Jakarta, 13 Mei 2026 – Majelis hakim dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook mengungkap peran Ibam sebagai pihak yang disebut menjadi mitra negosiasi tunggal dengan perusahaan teknologi global Google. Fakta tersebut disampaikan dalam pembacaan pertimbangan putusan dan langsung menjadi perhatian publik karena memperlihatkan posisi sentral terdakwa dalam proses yang berkaitan dengan proyek digitalisasi pendidikan tersebut.

Dalam persidangan, hakim menjelaskan bahwa Ibam memiliki keterlibatan penting dalam komunikasi dan negosiasi terkait penggunaan ekosistem teknologi pendidikan yang dikaitkan dengan Google. Menurut majelis hakim, posisi tersebut membuat terdakwa memiliki pengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek pengadaan Chromebook yang kemudian menjadi objek perkara korupsi.

Hakim juga menyoroti bagaimana mekanisme negosiasi yang terpusat pada satu pihak dinilai tidak mencerminkan prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel. Dalam pertimbangannya, majelis menyebut bahwa proses pengadaan seharusnya melibatkan mekanisme yang lebih terbuka dan kompetitif agar tidak menimbulkan potensi konflik kepentingan maupun penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara.

Kasus pengadaan Chromebook sendiri sejak awal menjadi perhatian luas karena berkaitan dengan program digitalisasi pendidikan yang memiliki nilai anggaran besar. Program tersebut bertujuan mendukung penggunaan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Namun dalam proses hukum yang berjalan, aparat menemukan dugaan praktik korupsi serta penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan perangkat teknologi tersebut.

Pengamat hukum dan kebijakan publik menilai pengungkapan mengenai posisi Ibam sebagai mitra negosiasi tunggal menunjukkan pentingnya transparansi dalam proyek pengadaan berbasis teknologi. Kerja sama dengan perusahaan teknologi global memang sering membutuhkan komunikasi intensif, namun mekanisme pengambilan keputusan tetap harus mengikuti prinsip akuntabilitas dan pengawasan yang jelas agar tidak membuka ruang penyimpangan.

Di sisi lain, keterlibatan nama perusahaan teknologi besar dalam persidangan juga menarik perhatian masyarakat karena menunjukkan bagaimana proyek digitalisasi pemerintah kini semakin terhubung dengan ekosistem teknologi global. Namun para pengamat menekankan bahwa fokus utama perkara tetap berada pada tata kelola dan proses pengadaan di tingkat pelaksana dalam negeri, bukan pada keberadaan perusahaan teknologinya sendiri.

Sidang yang mengungkap fakta tersebut memicu berbagai reaksi di media sosial dan ruang publik. Banyak masyarakat mempertanyakan bagaimana proses negosiasi proyek bernilai besar dapat terpusat pada satu pihak tanpa pengawasan yang lebih luas. Sebagian juga menilai kasus ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam menjalankan proyek transformasi digital di masa mendatang.

Kasus Chromebook kini dipandang bukan hanya perkara hukum biasa, tetapi juga cerminan tantangan besar dalam pengelolaan proyek digitalisasi nasional. Banyak pihak berharap proses hukum yang berjalan dapat membuka seluruh fakta secara transparan agar tata kelola pengadaan teknologi di sektor pendidikan maupun pemerintahan ke depan menjadi lebih baik dan bebas dari praktik penyimpangan.