Jakarta, 15 November 2026 – Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki masa kepesertaan kurang dari lima tahun ternyata tetap dapat mencairkan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) apabila memenuhi persyaratan tertentu. Ketentuan ini penting diketahui masyarakat, terutama pekerja yang baru mengundurkan diri, mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), atau tidak lagi bekerja. Pencairan JHT tidak semata-mata ditentukan oleh lamanya seseorang menjadi peserta, melainkan juga oleh status pekerjaan dan alasan pengajuan klaim. Dengan demikian, pekerja yang baru terdaftar selama satu hingga empat tahun tetap memiliki kesempatan mencairkan saldo JHT secara penuh apabila memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Program Jaminan Hari Tua merupakan salah satu manfaat perlindungan sosial yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan. Program ini bertujuan memberikan perlindungan finansial kepada peserta ketika memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Dana JHT berasal dari akumulasi iuran peserta dan pemberi kerja yang ditambahkan dengan hasil pengembangannya. Meski dirancang sebagai tabungan jangka panjang, ketentuan yang berlaku memungkinkan pencairan sebelum usia pensiun dalam kondisi tertentu. Salah satu kondisi yang paling umum adalah ketika peserta berhenti bekerja dan belum memperoleh pekerjaan baru. Oleh karena itu, anggapan bahwa saldo BPJS Ketenagakerjaan baru dapat dicairkan setelah lima tahun kepesertaan tidak sepenuhnya benar.
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022, peserta yang mengundurkan diri atau mengalami PHK dapat mengajukan pencairan JHT setelah melewati masa tunggu satu bulan. Selama masa tunggu hingga pengajuan klaim, peserta harus berstatus tidak aktif bekerja. Apabila seseorang telah mendapatkan pekerjaan baru dan kembali terdaftar sebagai peserta aktif, pencairan penuh dengan alasan mengundurkan diri atau PHK tidak dapat dilakukan melalui ketentuan tersebut. Sebagai contoh, pekerja yang baru menjadi peserta selama dua tahun dan kemudian mengundurkan diri tetap dapat mengajukan pencairan seluruh saldo setelah memenuhi masa tunggu dan persyaratan administrasi. Ketentuan ini memberikan akses terhadap dana JHT tanpa harus menunggu kepesertaan mencapai lima atau sepuluh tahun.
Berbeda dengan pencairan penuh akibat berhenti bekerja, peserta yang masih aktif bekerja memiliki ketentuan tersendiri apabila ingin mengambil sebagian saldo JHT. Pencairan sebagian hanya dapat dilakukan setelah peserta memiliki masa kepesertaan paling sedikit sepuluh tahun. Peserta yang memenuhi ketentuan tersebut dapat mengajukan pencairan maksimal 10 persen dari saldo untuk persiapan pensiun atau maksimal 30 persen untuk kepemilikan rumah. Pengambilan sebagian tersebut hanya diperbolehkan satu kali sesuai ketentuan program. Dengan demikian, pekerja yang masih aktif dan baru mengikuti BPJS Ketenagakerjaan selama kurang dari lima tahun tidak dapat mencairkan sebagian saldo hanya karena membutuhkan dana untuk keperluan pribadi.
Selain pengunduran diri dan PHK, terdapat kondisi lain yang memungkinkan pencairan JHT tanpa harus menunggu masa kepesertaan tertentu. Peserta yang mengalami cacat total tetap dapat mengajukan klaim sesuai persyaratan medis dan administrasi yang berlaku. Manfaat JHT juga dapat diberikan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia. Sementara itu, peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dapat mengajukan pencairan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Bagi peserta yang telah mencapai usia 56 tahun, manfaat JHT dapat dibayarkan sesuai aturan usia pensiun. Berbagai ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pencairan JHT mempertimbangkan keadaan peserta, bukan hanya jumlah tahun kepesertaan yang telah dijalani.
Untuk mengajukan pencairan, peserta perlu menyiapkan dokumen administrasi yang sesuai dengan alasan klaim. Dokumen utama meliputi kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta bukti pengunduran diri atau dokumen PHK apabila pengajuan dilakukan karena berhenti bekerja. Peserta juga perlu memastikan rekening bank yang digunakan masih aktif dan data identitas telah sesuai dengan informasi yang tercatat dalam sistem BPJS Ketenagakerjaan. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diperlukan dalam kondisi tertentu, termasuk apabila saldo JHT melebihi Rp50 juta atau peserta sebelumnya pernah melakukan pencairan sebagian. Kelengkapan dokumen menjadi faktor penting karena perbedaan data dapat menyebabkan proses verifikasi tertunda.
BPJS Ketenagakerjaan menyediakan beberapa pilihan layanan untuk mempermudah proses pencairan JHT. Peserta dapat mengajukan klaim melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), layanan Lapak Asik, atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Pengajuan melalui aplikasi JMO dapat digunakan oleh peserta yang memenuhi kriteria layanan, termasuk ketentuan batas saldo yang berlaku. Sementara itu, Lapak Asik memungkinkan peserta melakukan pendaftaran dan mengunggah dokumen secara daring sebelum menjalani proses verifikasi. Peserta yang memilih datang langsung ke kantor cabang akan memperoleh pemeriksaan berkas dan layanan sesuai prosedur. Setelah pengajuan disetujui, dana JHT akan ditransfer ke rekening peserta yang telah didaftarkan.
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan pengenaan pajak atas pencairan JHT. Ketentuan perpajakan membedakan pencairan sekaligus dengan pencairan yang dilakukan secara bertahap dalam periode tertentu. Untuk pembayaran JHT sekaligus atau yang diselesaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun kalender, berlaku ketentuan pajak penghasilan final sesuai batas nominal yang ditetapkan. Sementara itu, peserta yang pernah mencairkan sebagian saldo perlu memperhatikan kemungkinan penerapan tarif pajak progresif pada pencairan berikutnya apabila dilakukan setelah melewati periode tertentu. Oleh karena itu, peserta disarankan memahami konsekuensi perpajakan sebelum memutuskan mengambil sebagian saldo JHT, terutama apabila masih memiliki rencana bekerja dalam jangka panjang.
Secara keseluruhan, BPJS Ketenagakerjaan dapat dicairkan sebelum lima tahun kepesertaan selama peserta memenuhi persyaratan yang berlaku, terutama ketika mengundurkan diri atau mengalami PHK dan tidak lagi bekerja. Masa tunggu satu bulan menjadi salah satu ketentuan penting dalam pengajuan klaim karena berhenti bekerja. Sebaliknya, peserta yang masih aktif bekerja harus memiliki masa kepesertaan minimal sepuluh tahun apabila ingin mengajukan pencairan sebagian sebesar 10 persen atau 30 persen. Masyarakat diimbau memeriksa status kepesertaan, memastikan kelengkapan dokumen, serta menggunakan layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan agar proses pencairan berlangsung aman. Pemahaman terhadap aturan tersebut dapat membantu peserta mengambil keputusan keuangan sesuai kebutuhan tanpa mengabaikan manfaat perlindungan jangka panjang dari program JHT.





