Jakarta, 17 November 2026 – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya memastikan penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) tetap berada dalam kendali manusia di tengah perkembangan digital yang semakin pesat. Penegasan tersebut menyoroti kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan teknologi modern dan tanggung jawab manusia dalam mengambil keputusan. AI dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan produktivitas, mempercepat pelayanan publik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Namun, penerapannya juga membutuhkan pengawasan agar tidak menimbulkan risiko terhadap keamanan, privasi, dan kepentingan masyarakat. Pemerintah memandang perkembangan kecerdasan buatan perlu diarahkan untuk membantu kehidupan manusia, bukan menggantikan sepenuhnya peran manusia dalam menentukan keputusan yang memiliki dampak luas.
Perkembangan teknologi AI dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan signifikan terhadap berbagai aktivitas ekonomi dan sosial. Sistem kecerdasan buatan kini digunakan untuk membantu pengolahan data, pengembangan layanan kesehatan, peningkatan efisiensi industri, hingga penyediaan layanan administrasi berbasis digital. Kemampuan teknologi tersebut dalam menganalisis informasi dalam jumlah besar membuka peluang bagi pemerintah dan dunia usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Meski demikian, penggunaan AI juga menghadirkan tantangan karena hasil pemrosesan sistem tidak selalu terbebas dari kesalahan maupun bias. Oleh karena itu, keterlibatan manusia tetap diperlukan untuk melakukan pemeriksaan, memberikan pertimbangan, serta memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum dan nilai kemanusiaan.
Prabowo menempatkan pengawasan manusia sebagai prinsip penting dalam pemanfaatan kecerdasan buatan, terutama ketika teknologi digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Dalam sektor pemerintahan, penggunaan AI dapat membantu mempercepat analisis data dan meningkatkan efektivitas penyusunan kebijakan. Namun, tanggung jawab terhadap keputusan publik tetap berada pada pejabat dan lembaga yang memiliki kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan. Teknologi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip akuntabilitas maupun kewajiban memberikan penjelasan kepada masyarakat. Dengan demikian, penerapan AI membutuhkan mekanisme pengawasan yang memastikan setiap hasil analisis dapat diperiksa dan dievaluasi sebelum digunakan sebagai dasar keputusan.
Dari sisi keamanan dan perlindungan masyarakat, perkembangan kecerdasan buatan memunculkan sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian serius. Teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan mendeteksi ancaman keamanan digital, tetapi juga berpotensi disalahgunakan untuk menyebarkan informasi palsu dan melakukan manipulasi konten. Kemunculan teknologi deepfake, misalnya, memungkinkan pembuatan gambar, suara, dan video yang menyerupai individu tertentu sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman apabila tidak diverifikasi. Selain itu, penggunaan data pribadi dalam pengembangan sistem AI membutuhkan perlindungan agar informasi masyarakat tidak digunakan secara tidak sah. Penguatan regulasi, keamanan sistem, serta literasi digital menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko tersebut.
Pengembangan kecerdasan buatan di Indonesia juga berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan kebutuhan dunia kerja. Pemanfaatan teknologi otomatisasi berpotensi meningkatkan efisiensi berbagai kegiatan, tetapi pada saat yang sama dapat mengubah jenis keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan dan lembaga pemerintah. Kondisi tersebut menuntut peningkatan kemampuan tenaga kerja agar dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Pendidikan, pelatihan digital, serta pengembangan kompetensi di bidang analisis data dan pengelolaan sistem AI menjadi aspek yang semakin relevan. Pemerintah dan dunia usaha perlu memperhatikan proses penyesuaian tersebut agar transformasi teknologi dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan perlindungan terhadap pekerja.
Selain peningkatan keterampilan, pengembangan AI membutuhkan tata kelola yang jelas untuk memastikan penerapannya berlangsung secara transparan dan bertanggung jawab. Prinsip pengawasan manusia dapat diterapkan melalui pemeriksaan hasil sistem, pembatasan penggunaan pada bidang berisiko tinggi, serta penetapan pihak yang bertanggung jawab atas keputusan akhir. Dalam layanan kesehatan, misalnya, AI dapat membantu tenaga medis menganalisis informasi, tetapi keputusan penanganan pasien tetap memerlukan pertimbangan profesional. Prinsip serupa juga berlaku dalam bidang hukum, pendidikan, keuangan, dan pelayanan publik yang menyangkut hak masyarakat. Penerapan standar keamanan serta evaluasi berkala diperlukan agar penggunaan teknologi tetap sesuai dengan tujuan awal dan tidak menimbulkan dampak yang merugikan.
Penegasan Prabowo mengenai pentingnya menjaga AI dalam kendali manusia menjadi bagian dari perhatian terhadap arah transformasi digital Indonesia. Pemanfaatan kecerdasan buatan diharapkan mampu mendukung inovasi, meningkatkan daya saing nasional, dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan yang lebih efisien. Namun, keberhasilan penerapannya tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, melainkan juga oleh kualitas pengawasan, kesiapan regulasi, serta kemampuan manusia dalam mengelola risiko. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku industri, dan masyarakat diperlukan untuk membangun ekosistem AI yang aman serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menempatkan manusia sebagai pengendali utama, perkembangan kecerdasan buatan di Indonesia diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang sekaligus menjaga prinsip keselamatan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak masyarakat.




