Jakarta, 19 November 2026 – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkap temuan 39 produk obat bahan alam ilegal yang beredar di pasaran dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Sebagian besar produk tersebut diketahui mencantumkan nomor izin edar yang tidak terdaftar secara resmi atau menggunakan identitas perizinan fiktif untuk meyakinkan konsumen. Temuan ini menjadi perhatian serius karena produk yang dipasarkan sebagai obat herbal sering dianggap aman oleh masyarakat hanya karena menggunakan bahan alami. Padahal, tanpa proses evaluasi dan pengawasan yang sesuai ketentuan, keamanan, mutu, serta manfaat produk tidak dapat dipastikan. BPOM mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap klaim khasiat yang berlebihan, terutama pada produk yang dipasarkan melalui media sosial dan perdagangan elektronik. Pengawasan terhadap peredaran obat bahan alam ilegal terus diperkuat untuk mencegah risiko kesehatan yang dapat muncul akibat penggunaan produk tanpa jaminan keamanan.
Temuan tersebut merupakan bagian dari kegiatan pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk obat bahan alam yang beredar melalui berbagai jalur distribusi. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap identitas produk, informasi pada kemasan, nomor izin edar, serta kesesuaian data yang tercantum dengan sistem registrasi resmi. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan sejumlah produk yang menggunakan nomor izin edar tidak valid atau mencantumkan nomor yang tidak sesuai dengan identitas produk sebenarnya. Praktik tersebut dapat menyesatkan konsumen karena memberikan kesan seolah-olah produk telah melalui proses evaluasi keamanan dan mutu oleh BPOM. Selain itu, produk ilegal juga berpotensi tidak memenuhi standar produksi yang ditetapkan dalam ketentuan obat bahan alam. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan legalitas sebelum masyarakat memutuskan membeli atau mengonsumsi produk kesehatan.
Penggunaan nomor izin edar fiktif menjadi salah satu modus yang perlu diwaspadai karena tidak selalu mudah dikenali hanya dengan melihat kemasan. Produsen atau penjual yang tidak bertanggung jawab dapat mencantumkan kombinasi angka dan huruf menyerupai nomor registrasi resmi untuk meningkatkan kepercayaan pembeli. Dalam beberapa kasus, identitas produk juga dapat dibuat menyerupai produk lain yang telah memperoleh izin edar. Akibatnya, konsumen berisiko membeli produk yang belum pernah menjalani penilaian terhadap komposisi, proses pembuatan, dan keamanannya. BPOM menekankan bahwa keberadaan nomor pada kemasan bukan satu-satunya bukti legalitas apabila informasi tersebut tidak dapat diverifikasi melalui basis data resmi. Masyarakat perlu memastikan nama produk, merek, produsen, dan nomor registrasi sesuai dengan informasi yang tercatat dalam sistem BPOM.
Selain persoalan perizinan, obat bahan alam ilegal juga menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan kandungan bahan yang tidak dicantumkan secara terbuka. Produk tanpa pengawasan berpotensi mengandung zat yang tidak sesuai dengan klaim pada kemasan, termasuk bahan kimia obat yang seharusnya digunakan berdasarkan ketentuan medis tertentu. Penggunaan bahan semacam itu tanpa informasi dosis dan peringatan yang memadai dapat meningkatkan risiko efek samping, interaksi obat, serta gangguan kesehatan lainnya. Namun, temuan produk ilegal tidak otomatis berarti seluruh produk tersebut terbukti mengandung bahan kimia obat karena penetapan kandungan memerlukan pemeriksaan laboratorium. BPOM mengingatkan bahwa klaim alami tidak dapat dijadikan jaminan bahwa suatu produk aman dikonsumsi dalam semua kondisi. Oleh sebab itu, masyarakat dianjurkan lebih berhati-hati terhadap produk yang menjanjikan hasil cepat atau manfaat kesehatan yang tidak masuk akal.
Peredaran produk obat bahan alam ilegal menjadi tantangan tersendiri seiring meningkatnya aktivitas perdagangan melalui platform digital. Media sosial, toko daring, dan berbagai saluran pemasaran elektronik memungkinkan produk dipromosikan kepada konsumen secara luas dalam waktu singkat. Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menawarkan produk tanpa izin dengan harga murah atau klaim khasiat yang menarik perhatian. Pengawasan terhadap distribusi digital membutuhkan koordinasi antara BPOM, penyelenggara platform perdagangan elektronik, aparat penegak hukum, dan instansi terkait. Penelusuran terhadap pihak yang memproduksi maupun mengedarkan produk ilegal juga diperlukan untuk mencegah barang serupa kembali muncul menggunakan identitas berbeda. Di sisi lain, edukasi konsumen menjadi langkah penting agar masyarakat mampu membedakan produk resmi dengan produk yang hanya mengandalkan promosi.
BPOM mengimbau masyarakat menerapkan prinsip Cek KLIK sebelum membeli produk obat bahan alam, yaitu memeriksa Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa. Konsumen perlu memastikan kemasan berada dalam kondisi baik, informasi label dapat dibaca dengan jelas, serta nomor izin edar benar-benar terdaftar. Pemeriksaan legalitas dapat dilakukan melalui aplikasi BPOM Mobile maupun layanan resmi Cek Produk BPOM dengan mencocokkan identitas produk yang tercantum pada kemasan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, masyarakat sebaiknya tidak menggunakan produk tersebut sampai status keamanannya dapat dipastikan. Konsumen juga dapat melaporkan dugaan peredaran produk ilegal kepada BPOM melalui kanal pengaduan resmi. Langkah sederhana tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko penggunaan produk yang tidak memenuhi ketentuan sekaligus membantu pengawasan terhadap barang yang beredar.
Temuan 39 produk obat bahan alam ilegal memperlihatkan bahwa perlindungan konsumen membutuhkan pengawasan yang konsisten dari proses produksi hingga penjualan. BPOM terus mendorong pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan registrasi, menjaga mutu produk, dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Pelanggaran terhadap ketentuan peredaran obat bahan alam dapat ditindak sesuai peraturan yang berlaku, termasuk melalui penghentian distribusi dan langkah hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran pidana. Bagi masyarakat, kewaspadaan terhadap nomor izin edar fiktif menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan dan menghindari produk yang tidak jelas asal-usulnya. Konsumen juga diharapkan tidak menjadikan testimoni pengguna atau popularitas di media sosial sebagai satu-satunya pertimbangan dalam memilih produk kesehatan. Melalui pengawasan yang lebih ketat dan peningkatan kesadaran masyarakat, peredaran obat bahan alam ilegal diharapkan dapat ditekan sehingga konsumen memperoleh perlindungan yang lebih baik.




