Jakarta, 21 November 2026 – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memberikan penjelasan terkait beredarnya kabar perdamaian dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi yang menyeret nama Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Yosef Lede. Kepolisian memastikan informasi mengenai penyelesaian perkara melalui jalur damai tersebut tidak benar dan proses hukum masih terus berlangsung. Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Azizah, menyampaikan klarifikasi tersebut di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (20/11/2026). Ia menegaskan bahwa penanganan perkara tetap dilakukan oleh Polda NTT dengan pendampingan dari Bareskrim Polri. Kasus yang melibatkan seorang mahasiswi berinisial RWM berusia 21 tahun itu menjadi perhatian publik karena terlapor merupakan kepala daerah yang masih aktif menjabat. Kepolisian menyatakan seluruh proses penegakan hukum harus berjalan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Nurul Azizah menjelaskan bahwa informasi mengenai perdamaian dalam kasus tersebut sempat beredar melalui berbagai platform media sosial, termasuk Instagram. Namun, setelah memastikan perkembangan penanganan perkara, pihaknya menyatakan kabar tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ia meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang belum mendapatkan konfirmasi resmi dari aparat penegak hukum. Menurut Nurul, Direktorat PPA-PPO Bareskrim Polri terus memberikan asistensi kepada penyidik Polda NTT sejak perkara mulai ditangani. Pendampingan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pemeriksaan berjalan sesuai prosedur dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Bareskrim juga menegaskan bahwa proses hukum tidak dihentikan dan penyidik masih melanjutkan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan.
Sebelumnya, Polda NTT telah meningkatkan status penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Yosef Lede dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan. Keputusan tersebut diambil setelah penyidik menggelar perkara khusus pada Kamis (19/11/2026) di Mapolda NTT. Kepala Bidang Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra, menjelaskan bahwa peningkatan status perkara dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengumpulan bukti awal. Laporan dugaan kekerasan seksual tersebut sebelumnya diajukan oleh mahasiswi berinisial RWM pada 12 November 2026. Peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di rumah jabatan Bupati Kupang dan kini menjadi objek penyidikan kepolisian. Dengan peningkatan status tersebut, aparat memiliki ruang untuk melanjutkan pemeriksaan saksi, mendalami barang bukti, dan mengumpulkan keterangan ahli guna memperjelas peristiwa yang dilaporkan.
Dalam proses penanganan perkara, penyidik Polda NTT telah memeriksa 13 orang saksi serta lima saksi tambahan yang dinilai memiliki informasi berkaitan dengan dugaan kejadian tersebut. Polisi juga telah memperoleh hasil pemeriksaan medis dan psikologis serta meminta keterangan dari sejumlah ahli di bidang psikologi, kedokteran, dan hukum pidana. Sejumlah barang bukti turut diamankan untuk kepentingan penyidikan, termasuk perangkat komunikasi dan pakaian yang berkaitan dengan laporan korban. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mencocokkan keterangan para pihak dengan bukti yang berhasil dikumpulkan. Selain itu, penyidik turut meminta keterangan orang-orang yang diduga mengetahui aktivitas di rumah jabatan bupati pada waktu yang berkaitan dengan laporan. Kepolisian menegaskan bahwa seluruh hasil pemeriksaan akan dianalisis secara menyeluruh sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.
Polda NTT menerapkan ketentuan Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam penanganan perkara tersebut. Penyidik juga menggunakan Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bagian dari dasar hukum penyidikan. Penerapan sejumlah ketentuan tersebut menunjukkan bahwa aparat sedang mendalami dugaan tindak pidana berdasarkan unsur-unsur hukum yang relevan. Meski demikian, peningkatan perkara ke tahap penyidikan tidak dapat diartikan sebagai penetapan kesalahan terhadap pihak yang dilaporkan. Kepolisian tetap berkewajiban menjunjung asas praduga tidak bersalah serta memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan. Perlindungan terhadap pelapor juga menjadi perhatian penting agar proses pemeriksaan dapat berlangsung tanpa tekanan maupun intimidasi.
Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa Polda NTT telah memperoleh izin dari Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Kupang Yosef Lede. Henry Novika Chandra menyampaikan pada Sabtu (21/11/2026) bahwa izin pemeriksaan tersebut telah diterbitkan sehingga penyidik dapat melanjutkan agenda pemanggilan. Pemeriksaan Yosef Lede sebagai saksi direncanakan berlangsung pada pekan berikutnya sesuai jadwal yang disusun penyidik. Kepolisian masih akan mendalami keterangan dari sejumlah pihak dan mengumpulkan bukti tambahan untuk memperjelas rangkaian peristiwa yang dilaporkan. Sementara itu, Yosef Lede sebelumnya menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan setelah dirinya dilaporkan ke Polda NTT. Aparat menegaskan bahwa penanganan perkara akan dilakukan secara objektif dan tidak boleh dipengaruhi kedudukan maupun jabatan pihak yang terlibat.
Kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang tersebut juga mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Hak Asasi Manusia dan sejumlah organisasi pemerhati perempuan. Menteri HAM Natalius Pigai sebelumnya menyampaikan keprihatinan atas laporan tersebut dan meminta jajaran kementeriannya ikut mengawal proses penanganan perkara. Pemerintah menekankan pentingnya memastikan hak korban terlindungi sekaligus memberikan ruang bagi aparat untuk bekerja berdasarkan fakta dan alat bukti. Di tengah beredarnya berbagai informasi mengenai kasus tersebut, masyarakat diharapkan tidak menyebarkan kabar yang belum terverifikasi atau mengungkap identitas pribadi pelapor. Bareskrim memastikan asistensi terhadap Polda NTT akan terus dilakukan selama proses penegakan hukum berlangsung. Dengan bantahan resmi terhadap isu perdamaian dan berlanjutnya tahapan penyidikan, kepolisian berupaya memastikan perkara tersebut ditangani secara transparan, profesional, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.




