Jakarta, 12 November 2026 – Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo meminta para investor dan pelaku pasar keuangan tidak panik menyikapi dinamika politik nasional setelah Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Menurut Dradjad, perubahan situasi politik merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang tidak selalu berdampak langsung terhadap fundamental perekonomian. Ia mengakui bahwa perkembangan politik dapat memengaruhi pergerakan pasar saham maupun nilai tukar dalam jangka pendek. Namun, kondisi tersebut dinilai tidak seharusnya membuat investor mengambil keputusan secara terburu-buru. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers mengenai penyelarasan inisiatif strategis pengembangan industri pasar modal di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Dradjad menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan politik terkait pengunduran diri Gibran merupakan kewenangan lembaga negara, terutama parlemen. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tetap berfokus menjaga ketahanan pasar modal dan stabilitas sistem keuangan nasional. Ia menilai pembagian tanggung jawab tersebut penting agar dinamika politik tidak mengganggu pelaksanaan kebijakan ekonomi yang sedang berjalan. Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan berbagai otoritas untuk memastikan aktivitas investasi dan perdagangan tetap berlangsung secara normal. Dradjad menekankan bahwa pasar keuangan Indonesia harus memiliki kemampuan menghadapi perubahan sentimen, baik yang berasal dari dalam negeri maupun kondisi global. Oleh karena itu, penguatan struktur pasar menjadi salah satu prioritas yang tetap dijalankan meskipun situasi politik sedang mengalami perubahan.

Berdasarkan pengalamannya berkecimpung dalam dunia politik sejak 2004, Dradjad menilai gejolak politik umumnya hanya berlangsung dalam periode tertentu sebelum situasi kembali stabil. Ia mengaku telah menghadapi berbagai perubahan politik selama lebih dari dua dekade sehingga memahami bahwa reaksi masyarakat dan pelaku pasar sering meningkat ketika muncul peristiwa besar. Menurutnya, perhatian terhadap perkembangan politik merupakan hal yang wajar, tetapi tidak perlu direspons secara berlebihan. Investor diharapkan mampu membedakan antara perubahan sentimen sementara dan persoalan yang benar-benar memengaruhi kondisi ekonomi. Dradjad juga mengingatkan bahwa aktivitas ekonomi nasional tetap berjalan meskipun terjadi pergantian pejabat dalam struktur pemerintahan. Pandangan tersebut menjadi dasar optimismenya bahwa pasar keuangan Indonesia dapat menghadapi situasi politik saat ini.

Meski meminta investor tetap tenang, Dradjad tidak menampik kemungkinan munculnya tekanan terhadap instrumen keuangan dalam waktu singkat. Ia menjelaskan bahwa pasar dapat bereaksi dalam hitungan satu hingga dua jam, bahkan berlangsung selama beberapa hari setelah muncul perkembangan politik yang dianggap penting. Reaksi tersebut dapat terlihat melalui perubahan harga saham, peningkatan volatilitas, maupun pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Namun, perubahan harga dalam jangka pendek tidak selalu mencerminkan penurunan kualitas fundamental perusahaan atau kondisi ekonomi secara keseluruhan. Karena itu, investor perlu memperhatikan data ekonomi, kinerja emiten, serta perkembangan kebijakan sebelum mengambil keputusan. Dradjad berharap pelaku pasar tidak hanya mengikuti sentimen sesaat yang dapat berubah dengan cepat.

Dalam kesempatan yang sama, Dradjad menyoroti pentingnya reformasi yang sedang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Pembenahan tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketahanan pasar modal terhadap berbagai tekanan, termasuk ketidakpastian politik dan perubahan kondisi ekonomi global. Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap penguatan pasar obligasi sebagai salah satu komponen penting dalam sistem pembiayaan nasional. Pasar obligasi yang berkembang dapat memperluas pilihan investasi sekaligus mendukung kebutuhan pendanaan pemerintah maupun dunia usaha. Selain itu, peningkatan transparansi dan tata kelola pasar menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor. Dradjad optimistis langkah-langkah tersebut dapat membantu pasar keuangan Indonesia tetap kompetitif meskipun menghadapi perubahan situasi politik.

Dradjad turut menanggapi kemungkinan sebagian investor memilih bersikap menunggu dan melihat perkembangan atau wait and see. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan hak setiap investor karena masing-masing memiliki pertimbangan risiko dan strategi investasi yang berbeda. Namun, ia mengingatkan bahwa sikap menunggu terlalu lama juga dapat menyebabkan pelaku pasar kehilangan kesempatan ketika kondisi kembali membaik. Pernyataan tersebut bukan berarti investor harus segera membeli saham atau instrumen keuangan tertentu, melainkan dorongan agar keputusan investasi tetap didasarkan pada analisis yang matang. Pelaku pasar perlu mempertimbangkan kondisi fundamental, tujuan investasi, dan kemampuan menghadapi risiko. Dengan pendekatan tersebut, perubahan situasi politik dapat dinilai secara lebih objektif tanpa mengabaikan potensi risiko maupun peluang yang muncul.

Selain membahas perkembangan politik, Dradjad juga menyinggung kondisi daya beli masyarakat yang menjadi perhatian dalam beberapa waktu terakhir. Ia mempertanyakan anggapan mengenai pelemahan daya beli dengan merujuk pada perkembangan konsumsi rumah tangga pada kuartal III-2026. Menurutnya, data konsumsi perlu menjadi dasar dalam menilai kondisi ekonomi, bukan hanya persepsi yang berkembang di masyarakat. Dradjad juga menyebut adanya sekitar 13,7 juta investor ritel baru yang masuk ke pasar saham sepanjang 2026. Pertumbuhan jumlah investor tersebut dinilai menunjukkan semakin luasnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan investasi. Meski demikian, peningkatan jumlah investor tetap perlu diikuti penguatan literasi keuangan agar masyarakat memahami risiko dan karakteristik setiap instrumen investasi yang dipilih.

Pengunduran diri Gibran sendiri menjadi perkembangan politik penting setelah surat resminya diserahkan kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Kamis. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa lembaganya akan segera menindaklanjuti dokumen tersebut melalui rapat pimpinan dan pembahasan bersama unsur fraksi serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah. Berdasarkan ketentuan konstitusi, pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden dilakukan melalui pemilihan oleh MPR dari dua calon yang diajukan Presiden. Proses tersebut memiliki batas waktu paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan. Kepastian mengenai tahapan pergantian menjadi perhatian karena dapat memengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap stabilitas politik nasional. Penyelesaian yang tertib dan sesuai aturan diharapkan membantu mengurangi ketidakpastian yang berkembang di kalangan investor.

Pemerintah menegaskan bahwa agenda penguatan pasar modal dan stabilitas perekonomian tetap menjadi prioritas di tengah perubahan politik nasional. Imbauan Dradjad agar investor tidak panik mencerminkan upaya menjaga kepercayaan pasar sekaligus menghindari keputusan investasi yang hanya didorong kekhawatiran sesaat. Meski demikian, pergerakan pasar tetap dipengaruhi banyak faktor, termasuk kebijakan moneter, kondisi ekonomi global, arus modal asing, dan perkembangan politik domestik. Karena itu, ketahanan pasar tidak cukup hanya bergantung pada optimisme pemerintah, tetapi juga membutuhkan kebijakan yang konsisten dan transparansi informasi. Koordinasi antara pemerintah, OJK, BEI, dan pelaku industri keuangan akan menjadi faktor penting dalam menghadapi periode ketidakpastian. Dengan pengelolaan yang tepat, aktivitas investasi diharapkan tetap berjalan dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.