Jakarta, 29 Agustus 2026 – Komisi I DPR RI meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyiapkan skenario evakuasi bagi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Nepal. Langkah tersebut dinilai perlu sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi banjir susulan setelah bencana banjir bandang melanda kawasan perbatasan Nepal dan Tibet.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan keselamatan WNI harus menjadi prioritas pemerintah Indonesia. Menurutnya, opsi evakuasi perlu disiapkan apabila hasil pemantauan menunjukkan adanya wilayah yang memiliki risiko tinggi terdampak banjir susulan.

Ancaman Banjir Susulan

Kekhawatiran mengenai banjir susulan muncul setelah bencana dahsyat yang terjadi di kawasan Himalaya. Banjir tersebut dipicu oleh runtuhnya gletser yang kemudian menyebabkan aliran air, lumpur, dan material longsoran menerjang wilayah di sepanjang perbatasan Nepal-China.

Situasi semakin mengkhawatirkan karena terbentuk sejumlah danau akibat material longsoran yang berpotensi menahan aliran air. Otoritas Nepal dan China telah memperingatkan adanya risiko luapan apabila kondisi danau tersebut kembali tidak stabil.

Kemlu Diminta Intensif Pantau WNI

Dave meminta Kemlu melalui perwakilan Indonesia di kawasan tersebut terus memantau keberadaan dan kondisi WNI. Pendataan dinilai penting untuk mengetahui lokasi warga Indonesia yang berada di wilayah terdampak maupun kawasan yang berpotensi terkena banjir berikutnya.

Menurutnya, keputusan untuk mengevakuasi tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa, tetapi harus berdasarkan asesmen kondisi lapangan. Apabila suatu wilayah dinilai tidak aman, WNI harus segera dipindahkan ke lokasi yang lebih terlindungi.

Evakuasi Harus Terkoordinasi

Komisi I menekankan bahwa proses evakuasi nantinya harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terkoordinasi dengan otoritas Nepal. Pemerintah Indonesia juga perlu memastikan jalur keluar serta lokasi aman yang dapat digunakan apabila keadaan memburuk.

Koordinasi dengan otoritas setempat menjadi penting mengingat sejumlah wilayah terdampak mengalami kerusakan infrastruktur. Kondisi cuaca juga masih menjadi salah satu kendala dalam operasi penyelamatan dan mobilitas di kawasan bencana.

Belum Ada Laporan WNI Jadi Korban

Kemlu sebelumnya menyatakan belum menerima laporan mengenai WNI yang menjadi korban dalam bencana banjir bandang tersebut. Pemantauan dilakukan melalui KBRI Beijing, KBRI Dhaka, serta jejaring warga Indonesia dan Konsul Kehormatan RI di Kathmandu.

Meski belum ada laporan WNI terdampak, kondisi tersebut tidak membuat pemerintah mengurangi kewaspadaan. Situasi di wilayah bencana masih dinamis sehingga perkembangan kondisi warga Indonesia perlu dipantau secara berkelanjutan.

Korban Bencana Terus Bertambah

Bencana banjir dan longsor di kawasan Nepal-China telah menimbulkan korban dalam jumlah besar. Laporan terbaru menyebut lebih dari 570 orang meninggal dunia, sementara hampir 2.000 orang masih dinyatakan hilang di kedua sisi perbatasan. Ribuan orang lainnya telah berhasil diselamatkan.

Kerusakan juga terjadi pada berbagai fasilitas penting, termasuk jalan, jembatan, permukiman, dan infrastruktur energi. Tim penyelamat masih berupaya mencari korban yang kemungkinan tertimbun material lumpur dan reruntuhan.

Operasi Penyelamatan Masih Berlangsung

Upaya pencarian korban terus dilakukan meskipun menghadapi berbagai kendala. Cuaca buruk menjadi salah satu hambatan utama karena mengganggu operasi penerbangan helikopter yang dibutuhkan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil.

Di salah satu lokasi terdampak, lebih dari 100 orang disebut masih terjebak di dalam terowongan proyek pembangkit listrik tenaga air. Tim penyelamat harus menghadapi timbunan lumpur tebal dan medan yang sulit untuk mencapai lokasi tersebut.

Nepal Masih Waspada

Pemerintah Nepal juga terus melakukan pemantauan terhadap potensi bencana lanjutan. Kondisi danau glasial serta material longsoran di kawasan pegunungan menjadi perhatian karena perubahan kecil dapat memicu aliran air dalam jumlah besar.

Nepal saat ini lebih membutuhkan bantuan teknis khusus dibandingkan pengerahan tim pencarian dan penyelamatan asing secara umum. Pemerintah setempat menyebut sejumlah kebutuhan seperti jembatan sementara, peralatan penyelamatan di terowongan, identifikasi DNA, dan penanganan jenazah masih diperlukan.

Perlindungan WNI Jadi Prioritas

DPR meminta pemerintah tidak menunggu sampai bencana susulan terjadi untuk mengambil langkah perlindungan. Pemetaan lokasi WNI dan penyusunan skenario evakuasi dinilai dapat mempercepat respons apabila kondisi di lapangan berubah secara tiba-tiba.

Dengan situasi alam yang masih belum sepenuhnya stabil, pemantauan terhadap WNI menjadi bagian penting dari upaya perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.

Komisi I DPR meminta Kemlu menyiapkan opsi evakuasi WNI di Nepal sebagai antisipasi ancaman banjir susulan. Hingga kini belum ada laporan WNI menjadi korban, tetapi pemerintah diminta terus memantau kondisi warga dan menyiapkan pemindahan apabila hasil asesmen menunjukkan wilayah tempat mereka berada tidak lagi aman.