Jakarta, 31 Juli 2026 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah membuka peluang memberikan tambahan anggaran kepada sekitar 490 pemerintah daerah yang menghadapi tekanan fiskal setelah penyesuaian Transfer ke Daerah atau TKD. Namun, realisasi tambahan dana tersebut masih menunggu arahan dan keputusan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah tengah menghitung kemampuan fiskal serta kebutuhan masing-masing daerah sebelum menentukan besaran dan mekanisme tambahan anggaran. Perhatian utama diarahkan kepada pemda yang mulai kesulitan membiayai kebutuhan dasar pemerintahan, termasuk pembayaran gaji aparatur sipil negara dan kegiatan operasional minimum. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga pelayanan publik tetap berjalan meskipun kapasitas keuangan sejumlah daerah sedang terbatas.

Purbaya menjelaskan kondisi fiskal pemerintah daerah terus dipantau setelah adanya penyesuaian TKD. Pemerintah sebelumnya telah memperhitungkan kemungkinan sejumlah daerah menghadapi tekanan karena ketergantungan mereka terhadap transfer dari pemerintah pusat cukup tinggi. Ketika penerimaan transfer mengalami perubahan, daerah dengan ruang fiskal terbatas memiliki kemampuan lebih kecil untuk melakukan penyesuaian. Kondisi tersebut dapat semakin berat apabila pendapatan asli daerah belum cukup untuk menutup kebutuhan rutin. Karena itu, pemerintah pusat perlu mengetahui daerah mana yang benar-benar membutuhkan dukungan tambahan.

Sekitar 490 pemda disebut memiliki peluang mendapatkan tambahan dana apabila kebijakan tersebut mendapat persetujuan Presiden. Namun, bukan berarti seluruh daerah akan memperoleh besaran anggaran yang sama. Pemerintah perlu melihat kondisi keuangan masing-masing wilayah, termasuk pendapatan, belanja wajib, kebutuhan pegawai, serta kemampuan memenuhi operasional dasar. Pendekatan berbasis kondisi fiskal diperlukan agar tambahan dana diberikan kepada daerah yang benar-benar membutuhkan. Dengan mekanisme tersebut, penggunaan anggaran negara dapat lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi risiko pemberian bantuan kepada daerah yang sebenarnya masih memiliki kapasitas fiskal memadai.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kemampuan daerah membayar gaji ASN. Belanja pegawai merupakan komponen penting dalam APBD karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Apabila ruang fiskal terlalu sempit, daerah dapat menghadapi kesulitan memenuhi kewajiban tersebut sekaligus membiayai operasional pelayanan dasar. Situasi demikian berpotensi memengaruhi berbagai sektor apabila berlangsung dalam waktu panjang. Pemerintah pusat karena itu mempertimbangkan tambahan TKD sebagai salah satu instrumen untuk menjaga stabilitas fiskal daerah.

Meski demikian, penambahan anggaran perlu mempertimbangkan kondisi APBN secara keseluruhan. Pemerintah memiliki berbagai kebutuhan belanja nasional yang harus dibiayai secara bersamaan, sementara perubahan kondisi ekonomi dan harga komoditas dapat memengaruhi ruang fiskal. Setiap tambahan transfer kepada daerah perlu dihitung agar tidak mengganggu keseimbangan anggaran maupun program prioritas lainnya. Purbaya dan jajaran Kementerian Keuangan harus menyusun skenario mengenai kebutuhan dana serta kemampuan pemerintah menanggung tambahan tersebut. Hasil perhitungan tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan sebelum keputusan akhir diambil Presiden.

Persoalan 490 pemda juga menunjukkan pentingnya memperkuat kemandirian fiskal daerah dalam jangka panjang. Ketergantungan tinggi terhadap transfer pusat membuat APBD lebih rentan ketika terjadi perubahan kebijakan anggaran nasional. Pemerintah daerah perlu terus memperluas basis pendapatan dengan tetap menjaga agar kebijakan penerimaan tidak membebani masyarakat dan dunia usaha secara berlebihan. Optimalisasi aset, peningkatan kualitas pelayanan, digitalisasi administrasi, dan pengembangan aktivitas ekonomi dapat menjadi bagian dari strategi tersebut. Semakin kuat sumber pendapatan daerah, semakin besar kemampuan pemda menghadapi perubahan kondisi fiskal.

Di sisi pengeluaran, evaluasi terhadap struktur belanja juga menjadi penting. Daerah dengan ruang fiskal terbatas perlu memastikan anggaran diarahkan terlebih dahulu kepada pelayanan publik, kewajiban pegawai, serta kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Belanja yang dapat ditunda atau kurang mendesak dapat dievaluasi ketika kondisi keuangan mengalami tekanan. Pemerintah pusat juga dapat menggunakan momentum ini untuk melihat efektivitas penggunaan TKD selama ini. Tambahan dana sebaiknya tidak hanya menyelesaikan persoalan jangka pendek, tetapi disertai perbaikan pengelolaan keuangan agar masalah serupa tidak terus berulang.

Rencana tambahan anggaran bagi sekitar 490 pemda kini berada pada tahap menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto setelah pemerintah melakukan penghitungan kebutuhan dan kapasitas fiskal. Dukungan tersebut terutama dipertimbangkan untuk daerah yang mengalami kesulitan membayar gaji ASN dan menjalankan kegiatan minimum pemerintahan akibat tekanan anggaran. Apabila disetujui, penyalurannya perlu menggunakan indikator yang jelas sehingga dana diterima oleh daerah dengan kebutuhan paling mendesak. Pada saat yang sama, pemerintah daerah perlu memperkuat pendapatan dan meningkatkan efisiensi belanja agar ketergantungan terhadap dukungan tambahan dapat berkurang. Keputusan pemerintah nantinya akan menjadi penting untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik sekaligus memastikan kesehatan fiskal pusat dan daerah tetap terkendali.