Sorong, 3 September 2026 – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memberikan perhatian serius terhadap pemenuhan kebutuhan gizi kelompok rentan, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pesan tersebut disampaikan saat Zulhas meninjau kesiapan SPPG Sorong Moisegen Klasof di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, yang dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya, sasaran program tidak boleh hanya berfokus kepada anak sekolah karena kelompok yang dikenal sebagai 3B tersebut juga membutuhkan intervensi gizi secara konsisten. Pemenuhan gizi sejak masa kehamilan hingga periode awal pertumbuhan anak dinilai memiliki peranan penting dalam membentuk kualitas kesehatan generasi berikutnya. Pemerintah karena itu ingin memastikan keberadaan SPPG mampu menjangkau masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap pangan bergizi. Zulhas juga menekankan kualitas makanan, keamanan pangan, kebersihan dapur, dan pelayanan harus menjadi perhatian utama ketika sebuah SPPG mulai beroperasi. Percepatan pembukaan dapur MBG tidak boleh membuat standar tersebut dikurangi hanya demi mengejar target jumlah penerima.

Kunjungan Zulhas ke SPPG Sorong Moisegen Klasof dilakukan pada Rabu, 2 September 2026, untuk melihat secara langsung kesiapan fasilitas sebelum beroperasi penuh. Lokasi SPPG tersebut berada sekitar 60 kilometer dari Kota Sorong dan masuk dalam kategori pelayanan wilayah 3T. Setelah diaktifkan, dapur tersebut direncanakan melayani sekitar 700 penerima manfaat yang berada di kawasan sekitarnya. Pemerintah melihat keberadaan SPPG di daerah seperti Sorong memiliki tantangan berbeda dibandingkan dapur yang berada di kota besar karena jarak, distribusi bahan pangan, kondisi infrastruktur, dan akses menuju penerima manfaat harus diperhitungkan. Karena itu, kesiapan tidak cukup dinilai hanya berdasarkan keberadaan bangunan dan peralatan memasak. Ketersediaan tenaga pengelola, ahli gizi, pasokan air bersih, penyimpanan bahan, sistem distribusi, hingga prosedur keamanan pangan harus dipastikan berfungsi sebelum produksi dimulai. Pemerintah ingin setiap SPPG memiliki kemampuan memberikan makanan secara konsisten tanpa menurunkan kualitas meskipun berada di wilayah dengan akses logistik yang lebih sulit. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari proses aktivasi SPPG di kawasan 3T.

Dalam kunjungannya, Zulhas juga berdialog dengan anak-anak sekolah dasar dan taman kanak-kanak yang berada di sekitar lokasi SPPG. Ia menanyakan apakah mereka telah sarapan sebelum berangkat sekolah dan menemukan banyak anak mengaku belum makan pagi. Kondisi tersebut menjadi salah satu gambaran mengenai pentingnya program pemenuhan gizi di wilayah dengan akses pangan bergizi yang masih terbatas. Bagi sebagian anak, makanan yang diperoleh melalui MBG dapat memiliki peranan lebih besar dibandingkan sekadar tambahan makanan selama mengikuti kegiatan belajar. Asupan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi yang diperlukan anak untuk beraktivitas serta mengikuti pembelajaran sepanjang hari. Anak yang berangkat sekolah tanpa sarapan berpotensi mengalami kesulitan berkonsentrasi dan kekurangan energi ketika menjalani aktivitas. Karena itu, pemerintah ingin memastikan makanan yang diberikan memiliki komposisi gizi yang sesuai dengan kebutuhan penerima. Program juga harus berjalan secara rutin agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang dan tidak hanya menjadi intervensi sesaat.

Perhatian terhadap ibu hamil menjadi penting karena kualitas asupan selama masa kehamilan berhubungan dengan kesehatan ibu dan perkembangan janin. Kekurangan zat gizi tertentu dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan sehingga intervensi perlu dilakukan sejak sebelum anak dilahirkan. SPPG diharapkan mampu menyesuaikan menu bagi kelompok tersebut karena kebutuhan ibu hamil berbeda dengan anak sekolah. Makanan yang diberikan harus mempertimbangkan kecukupan energi, protein, vitamin, mineral, dan berbagai unsur lain sesuai pedoman gizi. Pemerintah juga perlu memastikan bahan makanan yang digunakan aman karena kelompok ibu hamil membutuhkan perlindungan lebih besar terhadap risiko kontaminasi pangan. Tenaga gizi memiliki peranan dalam menentukan komposisi menu sekaligus memberikan arahan mengenai pengolahan yang tepat. Pendekatan tersebut diharapkan membuat MBG tidak hanya berfungsi mengatasi kebutuhan makan harian, tetapi juga mendukung upaya meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak. Intervensi sejak masa kehamilan merupakan salah satu bagian penting dalam pencegahan persoalan gizi pada generasi berikutnya.

Kelompok ibu menyusui juga menjadi sasaran yang membutuhkan perhatian karena kebutuhan gizi meningkat selama periode pemberian ASI. Kondisi kesehatan dan kecukupan asupan ibu dapat memengaruhi kemampuan menjalankan proses menyusui secara optimal. Pemerintah ingin memastikan kelompok tersebut tidak terlewat ketika program MBG diperluas di daerah 3T. Distribusi makanan kepada ibu menyusui membutuhkan mekanisme berbeda dibandingkan pembagian kepada siswa yang dapat dilakukan melalui sekolah. SPPG perlu bekerja sama dengan fasilitas kesehatan, Posyandu, pemerintah desa, dan kader untuk mengetahui jumlah serta lokasi penerima manfaat. Data yang akurat dibutuhkan agar makanan dapat diberikan kepada orang yang benar-benar memenuhi kriteria sekaligus menghindari penerima ganda. Koordinasi tersebut juga dapat digunakan untuk memantau kondisi gizi penerima sehingga menu maupun intervensi dapat disesuaikan apabila ditemukan kebutuhan khusus. Dengan sistem yang terintegrasi, program pemenuhan gizi dapat berjalan bersamaan dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang telah tersedia di tingkat masyarakat.

Balita menjadi kelompok lain yang mendapatkan perhatian besar karena periode awal kehidupan merupakan fase penting dalam pertumbuhan fisik dan perkembangan kemampuan kognitif. Kekurangan gizi yang berlangsung dalam waktu panjang dapat menghasilkan dampak yang sulit diperbaiki apabila intervensi terlambat diberikan. Pemerintah karena itu mendorong SPPG memberikan makanan yang disesuaikan dengan usia dan kebutuhan balita, bukan sekadar menggunakan menu yang sama dengan anak sekolah dalam porsi lebih kecil. Tekstur, kandungan gizi, keamanan bahan, dan ukuran makanan harus diperhatikan agar sesuai dengan kemampuan makan setiap kelompok usia. Orang tua maupun pengasuh juga perlu mendapatkan informasi mengenai cara melanjutkan pola makan bergizi di rumah sehingga manfaat program tidak berhenti pada makanan yang dibagikan pemerintah. Pelayanan melalui Posyandu dapat menjadi salah satu jalur untuk menghubungkan distribusi makanan dengan pemantauan pertumbuhan. Berat badan, tinggi badan, dan perkembangan anak dapat dipantau secara berkala untuk mengetahui efektivitas intervensi yang diberikan. Data tersebut kemudian dapat digunakan untuk menentukan apakah terdapat balita yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.

Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap percepatan aktivasi SPPG di wilayah 3T karena masyarakat di kawasan tersebut menghadapi tantangan akses yang lebih besar. Pada tahap awal, sebanyak 111 SPPG di sembilan provinsi menjadi prioritas untuk segera diaktifkan, termasuk sejumlah daerah di Tanah Papua. Papua Barat Daya memiliki 14 SPPG kategori 3T yang telah dipersiapkan untuk beroperasi. SPPG Sorong Moisegen Klasof sendiri merupakan satu dari tiga SPPG 3T yang berada di Kabupaten Sorong. Percepatan tersebut diarahkan terutama ke wilayah yang memiliki persoalan stunting dan keterbatasan akses terhadap pangan bergizi. Namun, pemerintah menegaskan kecepatan aktivasi harus tetap berjalan bersama kesiapan operasional yang memadai. Dapur yang belum memenuhi persyaratan keamanan tidak seharusnya dipaksakan memproduksi makanan hanya untuk memenuhi target waktu. Pemeriksaan sebelum operasional diperlukan agar setiap risiko dapat diketahui dan diperbaiki terlebih dahulu.

Keamanan pangan menjadi salah satu perhatian utama dalam pengoperasian SPPG karena satu dapur dapat menghasilkan ratusan hingga ribuan porsi makanan setiap hari. Kesalahan dalam penyimpanan bahan, pengolahan, pengemasan, maupun distribusi dapat memberikan dampak kepada banyak penerima sekaligus. Zulhas karena itu menegaskan tidak boleh ada toleransi terhadap keamanan makanan yang diberikan kepada anak maupun kelompok rentan lainnya. Kebersihan dapur harus dijaga sejak bahan makanan diterima hingga seluruh peralatan selesai digunakan. Bahan mentah dan makanan matang juga perlu ditempatkan secara terpisah untuk mengurangi risiko kontaminasi silang. Waktu antara makanan selesai dimasak dan dikonsumsi harus diperhitungkan, terutama pada daerah yang membutuhkan perjalanan cukup jauh menuju lokasi penerima. Suhu makanan dan kondisi wadah selama distribusi menjadi bagian yang tidak dapat diabaikan. Setiap pengelola SPPG perlu memahami bahwa keberhasilan MBG bukan hanya ditentukan oleh jumlah makanan yang berhasil dibagikan, tetapi juga jaminan bahwa makanan tersebut aman dikonsumsi.

Pemanfaatan bahan pangan lokal turut didorong dalam pelaksanaan MBG di Sorong dan wilayah 3T lainnya. Penggunaan bahan yang tersedia di sekitar daerah dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan yang harus dikirim dari lokasi jauh. Pendekatan tersebut juga berpotensi memberikan manfaat ekonomi kepada petani, nelayan, peternak, serta pelaku usaha pangan lokal. SPPG dapat menjadi pasar yang relatif stabil karena membutuhkan bahan makanan secara rutin dalam jumlah cukup besar. Namun, penggunaan produk lokal tetap harus memenuhi standar kualitas dan keamanan yang telah ditentukan. Pemerintah perlu membantu produsen lokal meningkatkan kualitas produksi agar mampu menjadi bagian dari rantai pasok MBG secara berkelanjutan. Jenis bahan juga dapat disesuaikan dengan karakter pangan masyarakat setempat sehingga menu tetap bergizi sekaligus lebih mudah diterima penerima manfaat. Diversifikasi pangan lokal dapat mengurangi ketergantungan pada beberapa komoditas sekaligus memperkenalkan pola konsumsi yang sesuai dengan potensi daerah. Dengan demikian, MBG dapat memberikan dampak ganda terhadap peningkatan gizi dan penguatan ekonomi masyarakat.

Pelaksanaan MBG di wilayah 3T juga membutuhkan sistem distribusi yang lebih fleksibel karena kondisi geografis setiap daerah berbeda. Sebagian masyarakat tinggal cukup jauh dari pusat pelayanan dan harus melewati jalur darat maupun perairan untuk memperoleh akses terhadap berbagai kebutuhan dasar. SPPG perlu menghitung kemampuan jangkauan agar makanan tidak membutuhkan waktu terlalu lama sebelum sampai kepada penerima. Apabila wilayah pelayanan terlalu luas, pemerintah dapat mempertimbangkan penambahan titik produksi atau mekanisme lain yang mampu memperpendek rantai distribusi. Ketersediaan kendaraan, kondisi jalan, jadwal pengiriman, serta jumlah petugas harus disesuaikan dengan volume makanan yang diproduksi. Perencanaan yang baik diperlukan agar makanan tetap tiba sesuai jadwal dan dalam kondisi layak konsumsi. Pemerintah daerah memiliki peran penting karena lebih memahami kondisi geografis dan akses menuju kampung-kampung yang menjadi sasaran. Kolaborasi tersebut dapat membantu pemerintah pusat menentukan model pelayanan yang paling sesuai untuk setiap wilayah.

Kunjungan Menko Pangan ke Sorong pada akhirnya menegaskan bahwa perluasan MBG di wilayah 3T harus menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi gizi sejak tahap paling awal kehidupan. Anak sekolah tetap menjadi sasaran penting, tetapi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita juga harus memperoleh perhatian melalui pelayanan SPPG. Pemerintah memprioritaskan aktivasi 111 SPPG di sembilan provinsi sebagai tahap awal untuk memperluas jangkauan program ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Papua Barat Daya menjadi salah satu wilayah prioritas dengan 14 SPPG 3T yang siap dioperasikan, termasuk SPPG Sorong Moisegen Klasof yang direncanakan melayani sekitar 700 penerima manfaat. Percepatan tersebut harus dibarengi standar ketat mengenai kualitas makanan, kebersihan dapur, keamanan pangan, serta ketepatan distribusi. Pemanfaatan bahan pangan lokal juga diharapkan membuat program memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar. Pemerintah ingin memastikan setiap dapur benar-benar siap sebelum mulai melayani masyarakat dan tidak sekadar mengejar target operasional. Dengan pendekatan tersebut, keberadaan SPPG diharapkan mampu memperluas akses pangan bergizi sekaligus membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di wilayah 3T.