Jakarta, 26 Mei 2026 – Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Purbaya Yudhi Sadewa, menilai penggunaan anggaran dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG masih memiliki ruang untuk dibuat lebih efisien tanpa mengurangi tujuan utama program tersebut. Pernyataan itu muncul di tengah pembahasan publik mengenai besarnya kebutuhan anggaran negara untuk menjalankan program prioritas yang menyasar jutaan penerima manfaat di berbagai daerah Indonesia. Menurut Purbaya, efisiensi penting dilakukan agar program dapat berjalan berkelanjutan dalam jangka panjang sekaligus menjaga kesehatan fiskal negara di tengah berbagai kebutuhan pembangunan lainnya. Ia menekankan bahwa efisiensi bukan berarti mengurangi kualitas layanan atau manfaat bagi masyarakat, melainkan memastikan penggunaan anggaran benar-benar optimal dan tepat sasaran. Pemerintah disebut perlu terus mengevaluasi berbagai aspek pelaksanaan, mulai dari distribusi, pengadaan bahan pangan, hingga mekanisme operasional di lapangan.

Program MBG sendiri menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Dalam pelaksanaannya, program tersebut membutuhkan dukungan anggaran besar karena mencakup penyediaan makanan bergizi secara rutin dalam skala nasional. Purbaya menilai terdapat sejumlah komponen biaya yang masih dapat ditekan melalui penguatan sistem distribusi, penggunaan rantai pasok lokal, serta optimalisasi koordinasi antarlembaga. Dengan pendekatan yang lebih efisien, pemerintah diharapkan mampu memperluas jangkauan program tanpa harus membebani anggaran secara berlebihan. Selain itu, efisiensi juga dinilai penting agar program memiliki daya tahan ketika menghadapi tekanan ekonomi global maupun perubahan kondisi fiskal nasional.

Pengamat ekonomi menilai evaluasi terhadap efisiensi anggaran merupakan hal wajar dalam program berskala besar yang menggunakan dana negara dalam jumlah signifikan. Mereka menyebut keberhasilan program sosial tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dikeluarkan, tetapi juga dari efektivitas manfaat yang diterima masyarakat. Dalam konteks MBG, pengelolaan distribusi makanan, pengawasan kualitas, serta ketepatan sasaran penerima menjadi faktor penting untuk memastikan program berjalan optimal. Penggunaan bahan pangan lokal juga dianggap dapat menjadi solusi efisiensi sekaligus membantu menggerakkan ekonomi daerah dan sektor pertanian nasional. Dengan sistem yang terintegrasi lebih baik, potensi pemborosan anggaran dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas nutrisi yang diberikan kepada penerima manfaat.

Di sisi lain, sejumlah kalangan menilai program MBG memiliki dampak sosial dan ekonomi yang cukup besar apabila dijalankan secara konsisten dan tepat sasaran. Selain membantu pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, program tersebut juga berpotensi menciptakan perputaran ekonomi di sektor pangan, distribusi, hingga usaha kecil lokal yang terlibat dalam rantai pasok. Karena itu, pembahasan mengenai efisiensi dinilai perlu diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola, bukan sekadar pengurangan biaya semata. Pemerintah juga diharapkan memperkuat sistem pengawasan agar penggunaan anggaran tetap transparan dan tidak menimbulkan persoalan administratif di kemudian hari. Di tengah meningkatnya kebutuhan sosial masyarakat, pengelolaan program berbasis efisiensi dan akuntabilitas dianggap menjadi tantangan penting bagi pemerintah.

Purbaya menegaskan bahwa program sosial berskala besar seperti MBG harus dirancang dengan keseimbangan antara manfaat sosial dan kemampuan fiskal negara. Evaluasi berkala disebut perlu dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program tetap adaptif terhadap kondisi ekonomi nasional maupun global yang terus berubah. Pemerintah pun didorong untuk memanfaatkan teknologi dan data yang lebih akurat dalam proses distribusi dan pengawasan agar anggaran dapat digunakan secara maksimal. Dengan pendekatan yang lebih efisien, program MBG diharapkan tidak hanya berjalan efektif dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan sebagai bagian dari strategi pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pembahasan mengenai efisiensi anggaran ini pun diperkirakan akan terus menjadi perhatian dalam proses perencanaan kebijakan ekonomi dan sosial pemerintah ke depan.